Lembaga Riset Kebijakan Sawit

Menata ulang arsitektur kebijakan sawit Indonesia.

IKSI mengkaji kebijakan yang ada untuk disempurnakan dan merumuskan kebijakan baru yang dibutuhkan — berbasis bukti, dikawal dewan pakar, diuji bersama pemangku kepentingan: dari kebun rakyat hingga meja menteri.

Independen & nirlaba 5 pilar kajian Dewan pakar lintas disiplin
Fokus Kajian

Lima pilar yang menopang seluruh kerja lembaga

Setiap regulasi dalam registri, setiap isu, dan setiap rekomendasi IKSI bermuara pada lima pilar ini.

Cara Kerja

Dari kajian menjadi kebijakan

Empat tahap yang bisa diikuti publik secara terbuka — setiap regulasi dan usulan punya status yang jelas.

Tahap 01

Pantau

Registri memetakan seluruh regulasi sawit — status, pemilik, dan masalahnya.

Tahap 02

Kaji

Dewan pakar menelaah akar masalah dan menguji opsi kebijakan dengan data lapangan.

Tahap 03

Rumuskan

Hasil kajian dirumuskan menjadi naskah kebijakan dan rekomendasi yang siap diadopsi.

Tahap 04

Kawal

Rekomendasi diadvokasikan ke pengambil keputusan dan dipantau tindak lanjutnya.

Registri Kebijakan

Prioritas kajian tertinggi saat ini

Lihat seluruh registri
Pipeline Kebijakan Baru

Yang sedang kami rumuskan

Enam tahap perumusan — dari identifikasi celah kebijakan hingga ditetapkan pemerintah.

Buka papan pipeline
Isu Hangat

Yang sedang panas di lapangan & di meja kebijakan

Semua isu & pelaporan
Publikasi

Kajian yang bisa langsung dipakai pengambil keputusan

Infografis kajian TBS pasca-B50
Kajian Strategis — Juli 2026

Harga TBS Petani Swadaya Pasca-B50

Kajian lima lapis tentang transmisi mandatori B50 terhadap harga tandan buah segar petani swadaya — dari neraca CPO nasional hingga opsi kebijakan penyangga.

B50Harga TBSPekebun Swadaya
Inisiatif
MP
Bentuk lembagaLembaga riset kebijakan independen
Dewan PakarGuru besar & praktisi lintas disiplin
Penasihat kehormatanUnsur pemerintah — dalam penjajakan
PosisiJembatan pekebun, industri, & negara
Tentang lembaga & dewan
Pelaporan Isu

Punya isu kebijakan yang perlu dikawal?

Pekebun, pelaku industri, dan pemerintah daerah dapat menyampaikan isu langsung ke meja kajian IKSI. Setiap laporan diverifikasi dan dipantau statusnya.