Institut Kebijakan Sawit Indonesia (IKSI) adalah lembaga riset kebijakan independen yang khusus menangani satu hal: memastikan kebijakan sawit Indonesia bekerja — bagi negara, bagi industri, dan terutama bagi jutaan keluarga pekebun.
Kewenangan sawit hari ini tersebar di lebih dari sepuluh kementerian dan lembaga. Akibatnya banyak aturan tumpang tindih, kedaluwarsa, atau tidak sampai ke lapangan. IKSI hadir untuk menutup celah itu dengan tiga kerja utama: mengkaji kebijakan eksisting untuk disempurnakan, merumuskan kebijakan baru yang dibutuhkan, dan mengawal keduanya sampai menjadi keputusan.
Seluruh kerja lembaga terbuka: registri kebijakan, papan pipeline, isu hangat, hingga laporan kinerja advokasi dapat diakses publik di situs ini.
Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia layak memiliki arsitektur kebijakan sekelas industrinya.
Setiap pilar kajian diampu sekurang-kurangnya satu pakar senior — dari ekonomi pertanian, hukum agraria, energi, keberlanjutan, hingga praktisi industri.
Susunan dewan pakar pada prototipe ini adalah ilustrasi posisi; nama final diumumkan saat peluncuran lembaga.
IKSI merancang dewan penasihat kehormatan sebagai jangkar kredibilitas dan pintu advokasi — termasuk unsur pemerintah hingga level menteri.
Advokasi kebijakan tidak bisa berjalan sendiri. Ini peta unsur yang dijajaki IKSI dalam konsultasi dan uji publik — bukan pernyataan dukungan.
Untuk kemitraan riset, permintaan pemaparan kajian, atau undangan rapat teknis, hubungi sekretariat. Kami merespons dalam dua hari kerja.